Skincare Wajib Halal Mulai 18 Oktober 2026: Begini Cara Ceknya

Kalau akhir-akhir ini kamu belanja skincare, coba perhatikan kemasannya baik-baik. Ada yang masih pakai logo halal hijau dari MUI, ada yang sudah ganti logo ungu dengan desain kaligrafi baru. Dua-duanya sama-sama bilang halal, tapi yang mengeluarkannya beda lembaga. Dan mulai 18 Oktober 2026, logo yang baru itu bukan lagi sekadar pilihan. Itu kewajiban.

Tinggal sepuluh hari. Sejak 18 Oktober 2026, seluruh kosmetik yang beredar di Indonesia, dari serum lokal tiga puluh ribuan sampai cushion Korea yang kamu checkout di e-commerce, wajib mengantongi sertifikat halal. Masa transisi sertifikasi halal berakhir 17 Oktober 2026, dan kewajiban sertifikasi halal untuk kosmetik berlaku mulai 18 Oktober 2026 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2024. Ini bukan imbauan. Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, menegaskan bahwa kewajiban sertifikasi halal tetap diberlakukan mulai 18 Oktober 2026 tanpa penundaan. Penegakannya, kata dia, dimulai dengan pembinaan dan pengawasan — bukan razia — dan pelanggar dapat dikenai sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis hingga penarikan produk.

Buat kamu yang selama ini memilih skincare cuma dari klaim "halal" di kemasan tanpa pernah mengeceknya, ini momen yang tepat buat mulai peduli. Berikut rangkumannya: kenapa tanggalnya penting, apa arti skincare halal, bedanya dengan BPOM atau vegan, sampai cara mengecek produk di meja riasmu.

Kenapa 18 Oktober 2026 Jadi Tanggal Penting

Indonesia punya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Aturan ini bilang produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Tapi pelaksanaannya bertahap. Pemerintah memberi masa transisi lima tahun, dari 17 Oktober 2021 sampai 17 Oktober 2026, supaya pelaku usaha punya waktu mengurus sertifikasi. Detail teknisnya diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024.

Buat usaha menengah dan besar, kewajiban ini sebenarnya sudah berlaku sejak 17 Oktober 2024. Yang dapat kelonggaran sampai 18 Oktober 2026 adalah pelaku usaha mikro dan kecil. Sekarang kelonggarannya habis. Setelah tanggal itu, tidak ada lagi alasan "sedang diurus".

Kenapa pemerintah ngotot? Salah satunya karena selama sekitar lima puluh tahun, sertifikasi halal di Indonesia cuma bersifat imbauan. Brand boleh ikut, boleh tidak. Hasilnya, sampai September 2026 kemarin, baru sekitar 56 persen produk kosmetik yang punya izin edar aktif di BPOM yang sudah bersertifikat halal. Datanya dari PERKOSMI, Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia, yang membandingkan data BPJPH dengan database BPOM. Artinya hampir separuh produk kosmetik di pasaran masih berpacu dengan waktu.

BPJPH sendiri mencatat sudah menerbitkan sertifikat untuk 9,5 juta produk, sekitar sepuluh persennya produk asing. Mesin sertifikasinya jalan, yang belum jalan penuh adalah kesadaran sebagian brand untuk mendaftar.

Sanksinya memang bukan ke kamu sebagai konsumen, tapi ke pelaku usaha: teguran tertulis, penarikan produk dari pasar, sampai sanksi administratif. Efeknya tetap sampai ke kamu: produk yang tidak lolos sertifikasi bisa hilang dari rak, dan kamu jadi tahu mana brand yang serius soal kehalalan.

Sebenarnya, Skincare Halal Itu Artinya Apa?

Ini bagian yang paling sering disalahpahami. Banyak yang mengira skincare halal artinya cuma "tidak mengandung babi". Padahal pemeriksaannya jauh lebih dalam dari itu.

Menurut ketentuan BPJPH, sertifikasi halal memeriksa dua hal besar: bahan dan proses. Dari sisi bahan, yang ditelusuri bukan cuma bahan utamanya, tapi juga bahan pembantu dan bahan yang dipakai selama produksi. Contoh bahan yang sering jadi pertanyaan di kosmetik: gelatin dan kolagen yang bersumber dari babi, carmine yaitu pewarna merah yang dipakai di lipstik dan blush dan berasal dari serangga cochineal, serta etanol yang dipakai sebagai pelarut parfum. Konsumen biasa hampir mustahil menelusuri sendiri asal setiap bahan itu, karena rantai pasoknya panjang dan namanya di kemasan sering disamarkan dengan istilah kimia.

Dari sisi proses, yang diaudit adalah fasilitas produksinya: apakah bebas dari kontaminasi bahan haram atau najis, dari penyimpanan bahan baku sampai pengemasan. Audit ini dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal, lalu hasilnya dibahas dalam fatwa sebelum BPJPH menerbitkan sertifikatnya. Jadi logo halal di kemasan itu bukan stiker yang bisa ditempel sembarangan. Di baliknya ada pemeriksaan dokumen, audit lapangan, dan sidang fatwa.

Kenapa ini penting? Klaim "halal" yang ditulis sendiri oleh brand di kemasan, tanpa nomor sertifikat dan tanpa logo resmi, tidak ada yang memverifikasi. Siapa pun bisa menulisnya. Sertifikat resmi artinya ada pihak ketiga independen yang memeriksa dan berani bertanggung jawab.

Halal, BPOM, Vegan, Natural: Empat Label yang Sering Ketukar

Nah, ini bagian yang jarang dibahas tuntas di blog kecantikan lain. Empat istilah ini sering dianggap saling menggantikan, padahal masing-masing mengukur hal yang berbeda.

BPOM itu soal izin edar. Produk yang sudah terdaftar di BPOM artinya sudah melewati penilaian keamanan, mutu, dan klaim manfaat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Produk bisa saja sudah BPOM tapi belum bersertifikat halal, karena selama ini sertifikasi halal masih tahap imbauan. Jadi nomor BPOM menjamin produknya legal dan aman dipakai, tapi tidak otomatis menjamin kehalalannya.

Label halal itu soal kesesuaian dengan syariat Islam, mencakup bahan dan proses produksi seperti yang dijelaskan di atas. Produk yang sudah bersertifikat halal pada umumnya juga sudah mengantongi izin BPOM, karena izin edar adalah syarat dasar produk beredar legal.

Vegan itu soal tidak adanya bahan turunan hewan. Kedengarannya mirip halal, tapi standarnya beda. Produk vegan bisa saja mengandung etanol atau bahan sintetis tertentu yang belum tentu lolos kriteria halal. Sebaliknya, produk halal boleh saja mengandung bahan hewani seperti madu atau lanolin dari domba, selama sumbernya jelas halal. Jadi label vegan bukan pengganti label halal, dan sebaliknya.

Natural atau organik itu soal asal bahan, seberapa banyak yang berasal dari alam. Bahan alami tidak otomatis halal, dan bahan sintetis tidak otomatis haram. Yang menentukan adalah jenis bahannya dan cara pengolahannya, bukan seberapa "alami" kedengarannya.

Ringkasnya: kalau kamu muslimah dan kehalalan adalah prioritas, urutan ceknya adalah pastikan produknya BPOM dulu, lalu pastikan ada sertifikat halalnya. Dua-duanya, bukan salah satu.

Logo Lama vs Logo Baru: Jangan Panik Kalau Lihat yang Beda

Sejak BPJPH menjadi otoritas tunggal penyelenggara jaminan produk halal, logo halal di kemasan ikut berganti. Logo lama dari LPPOM MUI berwarna hijau, yang sudah puluhan tahun kita kenal. Logo baru namanya Logo Halal Indonesia, berwarna ungu dengan desain kaligrafi, diperkenalkan sekitar tahun 2022 sampai 2023.

Yang sering bikin bingung: kalau masih nemu logo hijau di rak minimarket, apakah produknya masih halal? Jawabannya iya, selama masa berlaku sertifikatnya belum habis. Sertifikat halal umumnya berlaku empat tahun, dan pemerintah memberi masa transisi sampai 2026. Jadi logo lama bukan berarti palsu atau kedaluwarsa dengan sendirinya. Yang perlu kamu pastikan adalah nomor sertifikatnya masih aktif, caranya ada di bagian bawah artikel ini.

Ciri khas logo baru yang memudahkan: di bawahnya ada QR code. Scan pakai kamera HP, dan kamu langsung diarahkan ke halaman SIHALAL berisi detail sertifikat produk itu. Tidak perlu mengetik nomor sertifikat yang panjang dan rawan salah ketik.

Hati-hati juga dengan logo halal palsu. Ciri logo asli: ada tulisan HALAL dalam huruf Arab dan Latin, ada lambang lembaga penerbitnya, dan biasanya disertai nomor sertifikat. Kalau ragu, jangan percaya gambarnya saja. Verifikasi ke database resminya.

Cara Cek Kehalalan Skincare: Empat Cara Praktis

Ada empat cara mengecek, dari yang paling cepat sampai yang paling teliti.

Pertama, scan QR code di kemasan. Kalau produkmu sudah pakai Logo Halal Indonesia yang baru, arahkan kamera HP ke QR code di bawah logonya. Kamu akan langsung dibawa ke halaman SIHALAL berisi nama produk, nomor sertifikat, nama pelaku usaha, tanggal terbit, dan masa berlakunya. Cocokkan dengan yang tertulis di kemasan. Ini cara tercepat, bisa dilakukan sambil berdiri di depan rak toko.

Kedua, cek manual lewat situs halal.go.id. Buka kolom pencarian sertifikat halal, lalu masukkan nama produk, nama brand, atau nomor sertifikat yang tertera di kemasan. Kalau datanya muncul dan statusnya aktif, berarti sertifikatnya valid. Kalau tidak muncul padahal logonya ada, itu sinyal merah. Jangan dibeli dulu sebelum jelas.

Ketiga, pakai aplikasi Pusaka Kemenag. Unduh dari Play Store atau App Store, pastikan yang resmi dari Kementerian Agama, lalu cari menu layanan halal atau info sertifikat halal. Masukkan nama produk yang mau dicek. Enaknya cara ini, kamu bisa mengecek kapan saja, bahkan saat sedang belanja.

Keempat, sekalian cek izin edarnya di BPOM. Buka cekbpom.pom.go.id atau pakai aplikasi BPOM Mobile yang bisa scan barcode kemasan. Masukkan nama produk atau nomor registrasinya. Kalau terdaftar, akan muncul detail nama produk, nomor registrasi, dan nama pendaftarnya. Ingat, produk yang wajib kamu hindari bukan cuma yang tidak halal, tapi juga yang tidak jelas izin edarnya.

Kedengarannya banyak, tapi kalau sudah terbiasa, semuanya beres dalam waktu kurang dari dua menit per produk.

Skincare Lamamu yang Belum Berlogo Halal, Bagaimana?

Serum dan sunscreen yang sudah terlanjur dibeli dan masih setengah botol, tapi kemasannya belum ada logo halalnya, harus dibuang? Tenang dulu.

Yang wajib bersertifikat adalah produsennya, bukan kamu. Produk yang sudah beredar sebelum tenggat masih dalam masa transisi, dan produk berlogo halal lama dari MUI tetap diakui selama sertifikatnya masih berlaku. Tidak ada aturan yang menyuruhmu membuang isi meja riasmu tanggal 18 Oktober nanti.

Untuk pembelian berikutnya, prioritaskan produk yang sudah mencantumkan logo halal resmi dan nomor sertifikatnya. Kalau ada produk favoritmu yang sampai sekarang belum juga berlogo halal, cek namanya di database halal.go.id. Kalau tidak ketemu, kamu bisa menghubungi brandnya lewat akun media sosial resmi mereka dan menanyakan status sertifikasinya. Brand yang serius biasanya menjawab terbuka, karena ini juga menyangkut reputasi mereka.

Dan satu hal lagi: jangan mudah percaya pada stempel "halal" yang ditulis sendiri di kemasan tanpa logo resmi dan nomor sertifikat. Itu klaim sepihak. Yang punya kekuatan hukum dan sudah diaudit itu yang berlogo resmi.

Kalau kamu belum terbiasa membaca kemasan skincare secara kritis, baca juga panduan kami soal cara membaca label skincare agar tidak tertipu klaim kemasan. Dua keterampilan ini, membaca label dan memverifikasi sertifikat, adalah bekal paling dasar jadi konsumen skincare yang cerdas.

Tenggat 18 Oktober 2026 tinggal sepuluh hari. Buat sebagian brand ini adalah kejar-kejaran administrasi. Buat kamu, ini adalah momen ketika standar kejelasan akhirnya berpihak ke konsumen. Manfaatkan.

Ditulis oleh Diaz, redaksi Zona Kecantikan.

Bagikan Artikel ini